KEGIATAN

Penguatan Kapasitas Pemuda dalam Membangun Demokrasi Tanpa Kekerasan
Penguatan kapasitas dan keterlibatan organisasi pemuda dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai elemen pemuda untuk membangun kesadaraan atas toleransi, kewargaan dan perdamaian melalui ruang deliberasi sebagai mekanisme kritis pelibatan pemuda dalam masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan interaksi pemuda dengan multistakeholder, pemanfataan teknologi informasi sebagai saluran penyampaian aspirasi, dan penerapan sistem peringatan dini terhadap potensi konflik, diharapkan akan dapat menjadi ruang inklusi pemuda dalam mengurangi penggunaan kekerasan dalam penyampaian aspirasi. Kegiatan ini ini dilakukan di wilayah Jakarta, Makassar dan Jayapura atas kerjasama LP3ES dengan United Nations Democracy Fund (UNDEF) periode 2017-2019

Peran Pondok Pesantren dalam Perdamaian
Pemetaan tentang pesantren dilaksanakan atas kerjasama  LP3ES dan Forum Sebangsa atas dukungan AusAID, sejak  Januari –Juni 2005 bertujuan untuk melihat potensi peran pondok pesantren dalam mengembangkan pluralisme dan perdamaian,  wilayah studi 10 pesantren tersebar di Sulsel, NTB, Jatim, Jateng dan Jabar. Pendekatan studi ini kualitatif, melihat bagaimana doktrin dan teologi pesantren berpengaruh terhadap santri, para pemimpin dan masyarakat sekitar. Kerangka teoretis yang digunakan melalui pendekatan interpretasi atas para pemimpin pesantren sebagai pemeran utama dalam gerakan perdamaian. Karena itu, perlu melihat perbandingan argumen dan teori yang berkaitan dengan peran pemimpin pesantren dalam inisiatif perdamaian. Dalam konteks ini, para pemimpin pesantren adalah peace maker atau peace builder.

Pengembangan Balai Mediasi Desa
Diberbagai daerah banyak ditemui terjadinya konflik masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, seperti air, hutan, atau pertambangan. Pada sisi lain LP3ES memandang bahwa banyak institusi-institusi yang ada di masyarakat yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dalam menyelesai-kan konflik tersebut. Di lain pihak proses penyelesaian konflik dengan melalui pendekatan Hukum Positif (legal dan formal) seringkali dirasakan oleh masyarakat memerlukan biaya yang tidak murah.   Bekerjasama dengan NZAID, LP3ES sejak tahun 2004 mengembangkan Balai Mediasi Desa di NTB, Jawa Timur dan Sumbawa Barat.

Studi Pemetaan Konflik dan Kekerasan
Kegiatan ini dimaksudkan melakukan pemetaan kejadian konflik kekerasan sosial di berbagai daerah yang pernah terjadi. Pemetaan ini meliputi aspek-aspek lokasi kejadian, penyebab terjadinya konflik, jenis kejadian konflik, kelembagaan yang terlibat dalam penyelesaian serta jumlah korbannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2003, kerjasama dengan United Nation Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR).

Pengembangan Kode Etik LSM
Jumlah LSM yang ada di Indonesia pada saat sekarang telah mencapai ribuan. Hal tersebut dari sisi kuantitas tentu melahirkan harapan tentang kiprah yang akan semakin bermanfaat di masyarakat. Dalam mengembangkan akuntabilitas kerja dari kalangan LSM, LP3ES memandang perlu untuk membuat suatu Kode Etik (Code of Conduct) LSM dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga dengan demikian LSM mempunyai criteria batasan moral dalam menjalankan aktivitasnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Partnership for Good Governance.

Monitoring HESB Bidang Pendidikan dan Hak atas Air
Program ini merupakan kerjasama LP3ES dengan NZAID. Dalam program ini, terdapat dua metode monitoring yang dilakukan di tingkat daerah. Yaitu monitoring berbasis indicator (indicator based monitoring) dan monitoring berbasis kejadian (event based monitoring). Untuk monitoring berbasis indicator dilakukan dengan memonitor kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di dtingkat daerah. Sementara untuk monitoring berbasis kejadian dilakukan dengan penelusuran kasus-kasus yang telah terjadi dalam rentang waktu tertentu

Studi tentang Potensi, Kompetensi, dan Performansi Kepolisian Republik Indonesia
Tingginya tingkat harapan masyarakat terhadap jajaran kepolisian di era reformasi ini tampaknya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, hal semacam itu merupakan sesuatu yang wajar, setidaknya jika dilihat dari keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk dilayani dan dilindungi. Namun, di sisi yang lain,  tingginya tuntutan terhadap terjaminnya upaya pencapaian tujuan kepolisian itu tak jarang meluap menjadi amuk massa, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus perusakan kantor polisi yang dilakukan oleh massa. Indikasi ini merupakan pertanda bahwa terdapat jarak yang masih belum terjembatani antara persepsi masyarakat, di satu pihak, dengan persepsi jajaran kepolisian, di pihak lain, baik tentang potensi, kompetensi, maupun performansi Polri itu sendiri.

Training HAM untuk LSM dan Pesantren
Proses pelaksanaan pembangunan pada era Orde Baru, selain menghasilkan adanya bangunan-bangunan fisik, sepertinya juga menyi-isakan persoalan pelanggaran Hak Azasi Manusia/HAM. Oleh karena itu penyebaran pengetahuan dan kesadaran tentang HAM juga perlu disebarkan ke berbagai daerah seluruh wilayah Indonesia. Berdasar pemahaman itulah LP3ES, melalui divisi CESDA, menyeleng-gara`kan Pelatihan HAM untuk kalangan LSM dan Pesantren. Karena dua institusi tersebut potensial untuk menyebarkan kesadaran akan HAM di tengah masyarakat. Kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan pada lebih 20 provinsi, yang dilaksanakan dari tahun 1997 – 2002. Hasil kegiatan ini, selain meningkatnya pemahaman tentang HAM di kalangan LSM dan Pesantren, juga kemudian menghasilkan Jaringan HAM Nasional dan Jaringan HAM di daerah. Dan jaringan tersebut sekarang melakukan fungsi pemantauan pelanggaran HAM di berbagai daerah.

Studi Monitoring Peningkatan Produksi Pertanian
Monitoring dengan pendekatan PRA melibatkan Petani, Pengurus P3A, Pengurus GP3A, Juru Pengairan, Pengamat Pengairan dan Penyuluh Pertanian. Monitoring sekaligus juga melihat dampak dari pelaksanaan Dana Investasi Agri Bisnis (DIA) pada WISMP II. Monitoring dilakukan pada Daerah Irigasi kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan pada periode 2015-2017.

Pendidikan Duta Air dan Sanitasi
Program Duta Air dan Sanitasi yang merupakan program pendidikan air dan sanitasi untuk siswa-siswi di 16 (enam belas) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di DKI Jakarta, hasil kerjasama LP3ES dengan PT. AETRA, ESP-USAID, Forkami, dan Johnson & Johnson. Program ini dikembangkan dengan maksud menciptakan agen-agen perubahan cilik yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi agen perubahan lingkungan terutama mengenai kelestarian sumber daya air di wilayah yang lebih luas.

Pengelolaan Irigasi Partisipatif untuk Irigasi Sederhana dan Irigasi Desa
Pembangunan dan rehabilitasi irigasi desa (Farmer Managed irrigation System/FMIS)dan irigasi sederhana (High Performance Sederhana Irrigation System/HPSIS) yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal Orde Baru, dinilai kurang berhasil dalam mengembangkan partisipasi petani. Sejak awal tahun 80’an LP3ES bekerjasama dengan USAID dan The Ford Foundation, serta Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pertanian, mengembangkan pendekatan “Pengelolaan irigasi Partisipatif untuk Irigasi Sederhana dan Irigasi Desa. Kegiatan ini kemudian salah satu “model” pendekatan partisipasi dalam pengelolaan irigasi di Indonesia pada waktu selanjutnya

Studi dan Pengembangan Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS di Indonesia, hingga saat ini masih dilaksanakan secara sektoral dan parsial. Bagian hulu DAS seringkali dikelola tanpa  mengaitkan dengan bagian hilirnya. Berbagai pihak yang berkepentingan dengan air, misalnya, tidak tahu-menahu bagaimana DAS bagian hulu dikelola dan untuk apa uang yang mereka bayarkan digunakan. Berbagai persoalan degradasi DAS yang kian mengakumulasi, mendorong LP3ES bekerjasama dengan IIED (International Institute for Environment and Development) untuk pengembangan mekanisme PJL sebagai alternatif pendekatan (dan Pembiayaan) dalam pengelolaan DAS. Melalui pendekatan ini diharapkan tumbuh dan berkembang solidaritas lingkungan antar pengelola hutan dan lahan dengan pengguna air di bagian hilir

Studi Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016
Metode yang digunakan dalam studi, “Dampak Sosial dan Ekonomi KUR 2016”, ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruahn, riset dampak sosial ekonomi KUR 2016 di bagi dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah penyusunan base line, dan tahap kedua adalah pengukuran dampak sosial ekonomi. Studi dilakukan pada Mei – Juli 2016 di Mataram, Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, Banjarmasin, Pontianak, Jayapura, Makassar, Pariaman, Palembang. Studi ini kerjasama LP3ES dengan Bank Rakyat Indonesia.

Evaluasi Akhir Kegiatan WVI ADP Keerom
Wahana Visi Indonesia (WVI) telah melakukan program kemanusiaan dan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Keerom sejak 1999 melalui Area Development Program (ADP) Keerom. Diakhir Kegiatan, Evaluasi dilakukan oleh LP3ES dengan metode kuantitatif melalui Survei, angket dan observasi, dan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD. Pengkajian dokumen dan temuan lapangan dianalisis sebagai bahan kajian. Evaluasi ini dilakukan pada April-Juli 2015 di Kabupaten Keerom Papua. Kegiatan ini Kerjasama LP3ES dengan Wahana Visi Indonesia.

Evaluasi Tengah Program, Sekolah Aman Perkotaan
Tujuan dari evaluasi jangka menengah ini adalah untuk mengukur tingkat pencapaian program yang sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan di dalam kerangka kerjanya dengan mengukur aspek: (1) equality dan non-diskriminasi (2) partisipasi (3) efektifitas (4) relevansi. Selain itu juga apakah kegiatan program sealur dengan Pillar kedua tentang Manajemen Bencana di Sekolah dan Pillar ketiga yaitu Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dari Kerangka Sekolah Aman yang selaras dengan Hyogo Framework for Action. Kegiatan ini dilakukan pada April 2015 kerjasama LP3ES dengan Plan International Indonesia.

Pemberdayaan Komunitas Miskin Kota
LP3ES mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas miskin kota untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan untuk pemenuhan hak-hak dasar mereka di perkotaan. Untuk mengembangkan ini LP3ES menjalin kerjasama dengan Mercy Corps Indonesia, sebuah NGO Amerika, dan Thame PAM Jaya, sebuah perusahaan air minum di Jakarta untuk mengembangkan beberapa kegiatan seperti Penguatan Kapasitas Organisasi Komunitas paska bantuan Pangan (Food for Work), Pemenuhan Air Bersih bagi Komunitas Miskin Kota, Penguatan Kapasitas Organisasi komunitas untuk pengelolaan sanitasi lingkungan kota, dan sebagainya

Asesmen Partisipatif Pemilu 2014
Asesmen yang dilakukan LP3ES meliputi delapan aspek pemilu yaitu informasi mengenai hak pilih, transparansi rekruitmen kandidat, transparansi pengadaan logistik, kualitas administrasi daftar pemilih, kampanye mengenai kejelasan aturan, ketiadaan diskriminasi, penegakkan hukum dan kepatuhan terhadap aturan kampanye, transparansi;, serta mengenai pengumutan suara. Dilakukan pada July – December 2014 di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku dan Papua dengan dukungan NDI, dan USAID. Hasil dari penelitian ini didokumentaikan dalam buku berjudul, “Asesmen Partisipatif Pemilu 2014; Pilihan Model Evaluasi Pemilu di Indonesia”

Survei Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Komisi Yudisial dan Pengadilan di Indonesia
Survei dilaksanakan  di delapan kota besar yakni: Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Samarinda dan Makassar, menjaring 1200 responden yang mengenal atau mengetahui informasi mengenai Komisi Yudisial. Survei dimaksudkan untuk menjaring penilaian masyarakat mengenai kinerja KY dan pengadilan secara umum. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2008

Survei Integritas Sektor Publik
LP3ES terpillih sebagai pelaksana survei integritas publik yang diadakan KPK melalui proses tender. Survei ini bertujuan membuat indeks pelayanan publik pada 54 pemerintah kabupaten/ kota di wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Survei menghasilkan indeks yang menunjukkan ranking (pemeringkatan) baik-buruknya pelayanan publik pemerintah kabupaten/ kota dalam hal pengurusan KTP, IMB, SIUP, dan PDAM. Kegiatan ini dilakukan apda tahun 2008.

Audit Daftar Pemilih
Audit Daftar Pemilih (ADP) adalah survei yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan daftar pemilih dan mengevaluasi kualitas proses pendaftaran pemilih. ADP merupakan upaya masyarakat sipil untuk membantu memastikan terjaminnnya hak-hak pemilih agar terdaftar pada Pilkada Jakarta 2007. ADP ini dilakukan dengan metode two way audit. Pertama memilih sejumlah nama dari daftar pemilih untuk kemudian didatangi dan datanya dicocokkan (list-to-people test). Kedua memilih dan mendatangi sejumlah orang untuk kemudian datanya dicocokkan dengan data pada daftar pemilih (people-to-list test). Dengan demikian , melalui ADP dapat diketahui perkiraan jumlah calon pemilih yang tidak ada dalam daftar pemilih dan perkiraan jumlah orang yang seharusnya tidak memilih tetapi terdapat dalam daftar pemilih.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>