Implementasi Nawacita Belum Wujudkan Kesejahteraan Sosial

simposium-lp3es-bitraImplementasi Nawacita pemerintah saat ini untuk pembangunan daerah dianggap belum bisa memberikan kesejahteraan sosial. Sebab, adanya eksploitasi sumber daya alam (SDA) daerah pinggiran untuk kepentingan pihak swasta dan asing menjadikan Indonesia sebagai negara ‘centeng’.

Demikian dikatakan Ketua perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Prof Dawam Raharjo, pada acara simposium regional yang digelar Yayasan Bitra Indonesia Medan, dengan tema mewujudkan Indonesia sejahtera dan implementasi nawacita, di Hotel Grand Serela, Selasa (9/8).

Ia mengatakan kesejahteraan sosial bisa dicapai melalui pembangunan pinggiran daerah dan desa di kabupaten dan provinsi. Seharusnya, alternatif pembangunan daerah pinggiran, dikerjakan masyarakatnya sendiri dari tingkat desa untuk bisa mengekploitasi sumber daya alam tersebut.

Namun kenyataannya, pembangunan identik dengan eksploitasi daerah pinggiran. Negara dan pemerintah daerah kerap menjadi ‘centeng’ untuk melindungi serta melestarikan pihak lain untuk eksploitasi sumber daya alam dengan memberi izin. Tujuannya, bila perusahaan yang melakukan hal itu maka akan membayar pajak.

“Negara sendiri berperan menjadi centeng yang artinya memberi izin dan melindugi perusahaan eksploitasi. Akhirnya, misalkan daerah pinggiran yang dikonversi ke kelapa sawit yang menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Dawam menambahkan pemerintah daerah harus melindungi dengan segenap tumpah darah bukan ikutan menjadi negara ‘centeng’ itu. Apabila sistem pembangunan dan politiknya tidak dirubah maka program nawacita tidak terwujud.

Pembngunan daerah itu penting karena kita akan melalui daerah itu. Lanjutnya, tugas pemda harus mengolah sumber daya alam yang berkelanjutan. Memelihara kelestarian alam dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah pinggiran. “Karena pariwisata salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Sehingga harus berkelanjutan untuk mengembangkannya,” ucapnya.

Ia menuturkan kesejahteraan sosial bisa dicapai melalui pembangunan daerah jika menganut negara kesatuan. Indonesia tidak menganut paham world  system of modern (sistem modern dunia) berdasarkan kapitalis. Karena bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 yang menganut sistem kesejahteraan sosial.

Negara kesejahteraan lanjutnya, bagaimana rakyatnya menciptakan sendiri kesejahteraannya dan berpartisipasi dalam pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. “Jadi bukan suatu negara dimana kesejahteraan rakyat diciptakan negara lalu diberikan kepada rakyat. Sehingga rakyat jadi pasif,”

Untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial maka negara harus kaya. Caranya dengan masyarakat membayar pajak. Karena kekuatan negara ada pada anggaran. Jika anggaran besar maka negara bisa memberikan apa saja kepada rakyatnya.

Sementara itu, Bupati Serdangbedagai, Soekirman mengaku dua tahun program nawacita hanya diimplementasikan ke diri sendiri bukan kepada banyak orang.  “Bila diibaratkan saya, kami dan kita. Nawacita lebih dominan ke ‘saya’ dan ‘kami’. Sampai saat ini belum ada untuk ‘kita’,” ujarnya.

Program nawacita juga belum menyeluruh ke daerah lain. Ditambah dengan  anggaran dana desa (ADD) dari pemerintah menjadi incaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada keempatan itu turut hadir juga sebagai pembicara, staf pengajar Ilmu Politik Fisipol USU Ahmad Taufan Damanik dan Riza Fakhrumi Tahir (jurnalis). (wita)

Sumber: www.harian.analisadaily.com

Related Post

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>